Agenda DPRD Kabupaten Ciamis, Senin 29 September 2025 – DPRD Kabupaten Ciamis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Ciamis mengenai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Tumenggung Wiradikusumah DPRD Kabupaten Ciamis ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Drs. H. Komar Hermawan, didampingi jajaran Pimpinan DPRD lainnya, serta dihadiri oleh Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M., para Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis beserta jajaran Pemerintah Daerah, unsur Forkopimda, dan tamu undangan. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 2026 oleh Bupati Ciamis pada rapat sebelumnya.

Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efisien dan tepat sasaran, memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan potensi lokal. Fraksi ini juga meminta penajaman prioritas program serta sinergi lintas sektor dalam implementasi kebijakan anggaran, sekaligus menyetujui rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi kepada Bupati Ciamis atas penyusunan KUA dan PPAS 2026 yang dinilai komprehensif. Fraksi PAN menilai tema pembangunan “Sinergitas Penguatan Modal Dasar dalam Transformasi Pembangunan Daerah” relevan dengan tantangan pembangunan dan transformasi digital. PAN merekomendasikan adanya rapat kerja mendalam untuk membahas detail program serta penyusunan APBD yang realistis dan akuntabel, serta menyatakan persetujuan untuk pembahasan tahap berikutnya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra Plus menyoroti kondisi anggaran yang mengalami defisit sebesar Rp74 miliar. Fraksi ini menyarankan agar kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik, diprioritaskan, mengurangi kegiatan seremonial yang kurang mendukung pencapaian visi dan misi daerah, serta mendorong peningkatan PAD melalui perbaikan sistem parkir, pemasangan gate tol di kawasan wisata, dan pengembangan sektor pariwisata. Gerindra Plus juga meminta perhatian khusus pada program ketahanan pangan dan isu-isu sosial lainnya.

Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah, termasuk digitalisasi sistem perpajakan, optimalisasi pengelolaan aset, dan diversifikasi sumber pendapatan berbasis potensi lokal. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Demokrat meminta agar belanja daerah tetap fokus pada program yang menyentuh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta mendukung transformasi pembangunan berbasis teknologi digital.

Fraksi PKS memberikan catatan penting pada kebijakan pendapatan, mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif khususnya pada sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. PKS menyoroti dominasi belanja operasi dalam anggaran dan meminta optimalisasi belanja agar lebih produktif, memastikan belanja wajib pendidikan dan kesehatan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar, serta mendukung program ketahanan pangan dengan indikator kinerja yang terukur.

Fraksi PKB menyoroti efisiensi anggaran, khususnya terkait besaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN yang dinilai masih tinggi. Fraksi PKB mendorong penyesuaian TPP berbasis kinerja dan kemampuan keuangan daerah, serta menekankan pentingnya peningkatan PAD melalui digitalisasi pemungutan pajak, penguatan BUMD, dan pemanfaatan aset daerah agar lebih optimal.

Fraksi Partai Golkar menyatakan keyakinan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis mampu mencari solusi untuk menjaga keseimbangan anggaran meskipun kondisi keuangan daerah menuntut kehati-hatian. Golkar menyetujui Rancangan KUA dan PPAS 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui catatannya menyampaikan bahwa meskipun fraksi sedang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek), Fraksi PPP menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya, sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran proses penyusunan APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2026.

Terakhir, Fraksi NasDem menyoroti kondisi anggaran yang belum berimbang, meminta Pemerintah Daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi PAD, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, serta mengevaluasi belanja hibah dan sosial agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan berbagai catatan dan masukan tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Ciamis menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tahap pembahasan berikutnya, guna menghasilkan APBD yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.